MOHON MAAF ATAS KETIDAKNYAMANANNYA, WEBSITE DALAM TAHAP PENGEMBANGAN. TERIMA KASIH. SALAM KONSERVASI, SALAM LESTARI

English (US)

English (US)

SEMATA Dorong Reformasi Regulasi & Transparansi Perizinan PETI di Sumatera Utara sebagai Langkah Darurat Perlindungan Lingkungan

ADVOKASI KEBIJAKAN & TATA KELOLA SDA

Fhay! - SEMATA Newsroom

5/8/20242 min baca

a group of people sitting on a hill side walk

Kredit AI Caption:
Ilustrasi dampak PETI di pesisir sungai Sumatera — menunjukkan kerusakan lingkungan yang menginspirasi advokasi SEMATA Indonesia.

Medan, 7 Januari 2026 — Organisasi SEMATA Indonesia menilai bahwa maraknya praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumatera Utara telah mencapai titik darurat ekologis, dan memerlukan reformasi sistemik dalam kebijakan perizinan serta pengawasan pertambangan. Penilaian ini disampaikan sebagai respons atas gelombang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PETI yang semakin tak terkendali.

SEMATA menegaskan bahwa persoalan PETI bukan sekadar masalah penegakan hukum, tetapi lebih dalam lagi merupakan cerminan dari ketidakmampuan sistem tata kelola sumber daya alam secara menyeluruh — termasuk regulasi yang kompleks, minimnya transparansi, dan lemahnya pengawasan serta akuntabilitas.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal SEMATA Indonesia, Feiruz Rizki, organisasi memandang bahwa ketidakjelasan alur perizinan, prosedur yang berbelit, serta terbatasnya informasi publik membuka ruang bagi praktik PETI ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan, hilangnya produktivitas lahan, serta ancaman terhadap keselamatan warga di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

“PETI merupakan konsekuensi dari sistem regulasi yang belum konsisten, minim keterbukaan, dan belum berpihak pada prinsip keberlanjutan. Selama pintu perizinan tidak dibenahi, praktik ilegal akan terus tumbuh,” tegas Feiruz dalam siaran pers SEMATA.

SEMATA mencermati bahwa kerumitan aturan, minimnya akses informasi kepada publik, dan absennya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan berpotensi melahirkan distorsi kebijakan, mulai dari inefisiensi birokrasi hingga potensi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini diperparah oleh lemahnya mekanisme kontrol sosial karena keterbatasan keterbukaan data.

a group of people standing around a group of people

“Tanpa transparansi, publik tidak memiliki alat kontrol. Padahal keterbukaan adalah kunci membangun kepercayaan sekaligus mencegah praktik non-prosedural yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” lanjut Feiruz.

Kredit AI Caption:
Tim lapangan SEMATA Indonesia berdiskusi dengan komunitas lokal tentang reformasi regulasi perizinan dan keberlanjutan lingkungan.

Desakan Kebijakan Konkret dari SEMATA

Untuk mengatasi krisis tata kelola PETI di Sumatera Utara, SEMATA mengusulkan sejumlah langkah strategis dan berbasis bukti:

Evaluasi dan Penataan Ulang Regulasi Perizinan
Agar selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, kepastian hukum, dan pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan Transparansi Layanan Publik
Termasuk membuka akses informasi terkait alur perizinan, biaya resmi, dan waktu penyelesaian kepada publik.
Penguatan Pengawasan Multisektor
Melibatkan lembaga pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, serta komunitas terdampak secara langsung.
Pendekatan Pencegahan Sistemik
Menggeser fokus penanganan PETI dari sekadar represif menjadi pencegahan yang berbasis reformasi sistem.
Respons Kebijakan Daerah terhadap Keadaan Darurat Ekologis
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk segera merumuskan kebijakan responsif terhadap keadaan lingkungan yang sudah diambang batas aman.

Peran Mahasiswa & Partisipasi Publik

SEMATA juga menegaskan bahwa aksi mahasiswa yang memprotes lemahnya regulasi dan ketidaktransparanan tata kelola perizinan PETI adalah bentuk demokrasi deliberatif yang sehat. Aspirasi tersebut harus dipandang sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan publik, bukan sekadar gangguan sosial.

“Tata kelola yang transparan dan partisipatif bukan sekadar urusan administratif. Ini menyangkut perlindungan lingkungan dan keadilan bagi generasi mendatang,” pungkas Feiruz.

a poster advertising a company that sells a new business

Kredit AI Caption:
Infografis reformasi tata kelola pertambangan tanpa izin (PETI) yang diusulkan SEMATA Indonesia.

Komitmen SEMATA Indonesia

Sebagai organisasi yang bergerak dalam advokasi kebijakan, kajian ilmiah, dan pengawalan publik, SEMATA menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif mendorong reformasi tata kelola sumber daya alam yang berintegritas, berkeadilan, dan berkelanjutan di Sumatera Utara dan sekitarnya.

Sumber: SahabatNews.com, disadur dan dikembangkan oleh SEMATA Indonesia.